Logo-text

Selamatkan lembah Grima Nawa

Masyarakat Lembah Grime Nawa| 7 September 2022

Selamatkan Lembah Grime Nawa
Cabut Izin dan hentikan aktivitas perusahaan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri di Grime Nawa, Kabupaten Jayapura


 

Aksi masyarakat adat Lembah Grime Nawa mendesak pencabutan izin perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri (Indo Gunta/Salim Group). Photo: Pusaka

Amolongo, Nimao, Koyao, Koha,Kosa,Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak, Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!

Masyarakat Adat lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura dikagetkan dengan kehadiran Perusahaan sawit PT.Permata Nusa Mandiri diatas tanah adat lembah Grime Nawa. Perusahaan sawit secara sepihak telah mengklaim tanah  adat seluas 30.920 hektar di 6 Distrik yaitu: Distrik Unurumguay, Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk Gresi, dan Distrik Kemtuk.

Masyarakat Adat Grime Nawa berjuang menolak  kehadiran perkebunan kelapa sawit PT.PNM yang mengancam kehidupan Masyarakat Adat. Diawal tahun 2022 PT.PNM menggusur hutan adat, tindakan ini menimbulkan konflik agraria. Bupati Jayapura telah mengeluarkan surat pemberhentian sementara kegiatan operasi perusahaan dan Izin Pelepasan Kawasan hutan bagi PT.Permata Nusa Mandiri telah dicabut melalui Instruksi Presiden pada, 6 Januari 2022, namun perusahaan tidak patuhi. Saat ini PT.PNM masih tetap beroperasi.

Sikap Bupati Jayapura harus benar-benar memihak masyarakat adat dan turun langsung ke Lokasi Perusahaan untuk menutup operasi PT.PNM, Jika ini tidak dilakukan, Masyarakat Adat di lembah Grime Nawa menilai bupati Justru melindungi aktor perampasan tanah adat dan perusak lingkungan di Jayapura.

Melihat dinamika dinamika tersebut, Kami Masyarakat Adat Daerah Grime Nawa menyatakan sikap :
1.Menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM) di wilayah  Lembah Grime Nawa yang mengambil alih tanah dan hutan karena merusak lingkungan, tanah dan hukum adat kami ;
2.Mendesak Bupati Kabupaten Jayapura segerah melakukan pencabutan perijinan  PT. Permata Nusa Mandiri dan pengakuan kedaulatan masyarakat adat lembah grime nawa sebagai pemilik sah  atas tanah adat, hutan adat warisan leluhur.
3. Mendesak Bupati Jayapura untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat masyarakat adat di daerah lembah grime nawa sesuai Pasal 18 B ayat 2  UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria ;
4.Mendesak DPMPTSP Provinsi untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan PT Permata Nusa Mandiri  kerana tidak melakukan kewajiban di dalam IUP dan peraturan Menteri pertanian tentang pedoman perizinan berusaha perkebunan ;
5. Memdesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan HGU PT PNM sebagai tanah terlantar sesuai UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang UU Perkebunan jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan mengembalikan kepada masyarakat adat daerah Grime Nawa;
6.Mendesak Menteri Badan Koordinasi Penanaman  Modal (BKPM) untuk tetap mempertahankan keputusan pencabutan pelepasan Kawasan hutan PT permata Nusa Mandiri ;
7.Masyarakat adat daerah Grime Nawa menolak legitimasi pelepasan tanah yang dilakukan sepihak karena tidak sesuai dengan hukum adat kami.
8.Masyarakat adat sepakat Pengelolaan, Pemanfaatan dan perlindungan tanah dan hutan adat milik masyarakat adat dilakukan berdasarkan pengetahuan dan hukum kebiasaan adat masyarakat setempat ;
9. Seluruh Masyarakat adat Daerah Grime Nawa dan Pihak Lainnya yang berdiam di Tanah dan Hutan Adat berkomitmen menjaga dan melindungi tanah dan hutan adat agar tetap lestari ;
10. Seluruh Masyarakat adat daerah Grime Nawa ( Orya,Namblong, Klesi,Kemtuk, dan Elseng bersepakat tidak menyerahkan / memberikan tanah atau hutan adat kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit atau Perusahaan lainnya yang dapat menyebabkan hilangnya Hak Atas Tanah dan Hutan Adat ;
11. Berhubungan dengan point 1 – 10 diatas maka kami berikan batas waktu pencabutan izin – izin PT.PNM sampai pada tanggal 30 September 2022. Apabilah tidak segerah dicabut Izin PT.PNM maka kami Seluruh Masyarakat Adat Daerah Grime Nawa akan melakukan mobilisasi umum untuk aksi damai Jilid II dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat ;
 
Demikian pernyataan sikap kami atas perhatian dan dukungan semua pihak kami sampaikan terima kasih.
Jayapura, 7 September 2022
 
Koordinator Aksi
Yustus Yekusamon
 
 

Who's involved?

Who's involved?


Languages



Special content



Archives




Latest posts