Logo-text



View-thumbnail
View-list
    • Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah setelah 2 tahun berlalu
      • Pantau Gambut
      • 15 Mar 2023

      Kementerian Pertahanan mengakui jika Proyek Food Estate singkong di Kalimantan Tengah mangkrak setelah dua tahun karena belum adanya pendanaan untuk melanjutkan program.

    • Cacat RSPO: Socfin mengecualikan sebagian perkebunan yang bermasalah dari proses sertifikasi
      • Milieudefensie
      • 23 Feb 2023

      Analisa dari Milieudefensie menemukan bahwa Perusahaan Sawit Socfin secara sistematis menyembunyikan sebagian dari perkebunan mereka dari sertifikasi. Dengan cara ini mereka berhasil menerima sertifikat RSPO, sementara sebagian besar perkebunan mereka tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial

    • Deforestasi akibat pembukaan kebun sawit naik pada 2022 di Papua
      • Betahita
      • 16 Feb 2023

      Deforestasi akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua cenderung meningkat. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat terdapat lima perusahaan perkebunan yang melakukan penggundulan hutan pada 2022 yakni: PT Inti Kebun Sawit (IKS); PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ); PT Permata Nusa Mandiri (PNM); PT Subur Karunia Raya (SKR) dan PT Internusa Jaya Sejahtera (IJS).

    • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 19 tahun sudah cukup!
      • 30 Nov 2022

      Lebih dari 100 organisasi mengecam RSPO dalam sidang umum ke-19nya karena melakukan greenwashing terhadap perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan buruh, serta perampasan tanah oleh industri kelapa sawit.

    • Peran militer dalam rencana Food Estate
      • TAPOL dan AwasMIFEE
      • 02 Nov 2022

      Pada April 2020, saat pandemi Covid-19 mulai melanda dunia, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk mengubah ratusan ribu hektare lahan menjadi ‘Food Estates’. Laporan ini fokus pada satu aspek yang sangat mengganggu dari proyek food estate – peran militer dan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan food estate.

    • Selamatkan lembah Grima Nawa
      • Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa
      • 07 Sep 2022

      Masyarakat Adat lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura dikagetkan dengan kehadiran Perusahaan sawit PT.Permata Nusa Mandiri diatas tanah adat lembah Grime Nawa. Perusahaan sawit secara sepihak telah mengklaim tanah adat seluas 30.920 hektar di 6 Distrik yaitu: Distrik Unurumguay, Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk Gresi, dan Distrik Kemtuk.

    • Lumbung pangan dan riwayat kegagalannya di Tanah Marind
      • Pusaka Bentala Rakyat
      • 29 Aug 2022

      Setelah lebih dari sepuluh tahun berlalu, apa yang terjadi dan tengah dialami oleh Masyarakat Adat setempat dan tanahnya yang dijadikan area untuk Merauke Integrated Food and Energy Estate? Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama Perkumpulan Petrus Vertenten MSC Papua, melakukan dokumentasi lapangan terkait situasi dari masyarakat adat dan tanahnya yang terdampak proyek MIFEE

    • Integritas investor: Bangun Bumi Papua proyek
      • Pusaka Bentala Rakyat
      • 28 May 2022

      Pengelolaan proyek Food Estate Bangun Bumi Papua akan diserahkan pada PT Alamindo Lestari Sejahtera Tbk yang memiliki lebih dari 500.000 hektar konsesi logging di lima kabupaten di Papua Barat.

    • Menyoal ‘Food Estate’ dan pemenuhan hak atas pangan
      • Mongabay
      • 03 Apr 2022

      Food estate atau komplek pangan skala-luas, yang punya rekam jejak kegagalan di masa sebelumnya, muncul di tengah konteks lebih genting. Ia rilis ketika pandemi menunjukkan bahwa sistem pangan global dominan hari ini ternyata rentan menghadapi krisis.

    • Presiden cabut izin jutaan hektar, saatnya kembali ke rakyat dan pulihkan lingkungan
      • Mongabay
      • 07 Jan 2022

      Awal tahun 2022, Presiden Joko Widodo memulai dengan mencabut lebih dari 2000 izin tambang, kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan sampai hak guna usaha perkebunan seluas tiga juga hektar.

    • Siaran pers: Masyarakat adat mendukung Bupati Sorong Selatan menghadapi gugatan perusahaan perkebunan kelapa sawit di PTUN Jayapura
      • Yayasan Pusaka
      • 04 Jan 2022

      Koalisi masyarakat adat yang terancam menjadi korban perusahaan perkebunan kelapa sawit terus menyatakan dukungan terhadap Bupati Sorong Selatan yang mencabut ijin perkebunan kelapa sawit. Dan memandang tindakan perusahaan memperkarakan keputusan Bupati sebagai wujud sikap perusahaan yang tidak menghormati hak-hak Orang Asli Papua.

    • Perusahaan melanggar UU larangan praktik monopoli
      • Yayasan Pusaka
      • 21 Sep 2021

      Perusahaan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi menggugat Bupati Sorong di PTUN Jayapura yang telah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan perkebunan tersebut atas dasar melanggar UU Larangan Praktek Monopoli.

Who's involved?

Who's involved?


  • 29 Mar 2023 -
    War and Water in the Horn of Africa (Virtual Event)
  • Languages



    Special content



    Archives




    Latest posts