6 Provinsi bagi Australia

TWITTER
FACEBOOK
Kompas | 17-03-2010

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menawarkan peluang investasi di bidang pertanian dan peternakan di enam provinsi yang ada di wilayah Indonesia timur dan tengah kepada Australia. Kawasan ini unggul dalam pengembangan pertanian dan peternakan, terutama sapi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (15/3).

Menurut Hatta, keenam provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Bali. Semua gubernur keenam provinsi itu akan dipanggil ke Jakarta untuk membicarakan strategi pengembangan investasi subregional, yakni antara provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur dan tengah dengan Australia. Program ini hampir sama dengan kerja sama antara provinsi-provinsi di Sumatera dengan Malaysia dan Thailand.

"Kerja sama Indonesia-Australia ini akan diarahkan pada pengembangan sektor pangan dan energi. Hubungannya tak hanya bersifat teknis atau bantuan dari Australia, tetapi juga menarik investasi ke enam provinsi itu. Beberapa daerah sudah siap dengan peternakan sapi," ujar Hatta.

Investasi pada peternakan sapi akan selaras dengan program Indonesia yang memang tengah menyiapkan swasembada tahap kedua, yakni swasembada sapi serta beberapa komoditas pangan, terutama kedelai. Pada tahap pertama, swasembada sudah dilakukan pada beras. 

Khusus swasembada sapi, pemerintah memperkirakan akan terealisasi lebih dari lima tahun ke depan. "Memang memerlukan waktu. Tidak bisa dicapai dalam 4-5 tahun. Kami akan sangan bersyukur jika ini bisa diselesaikan tahun 2014. Masalah ini sedang dibicarakan dengan Menteri Pertanian," ungkapnya.

Pengembangan pertanian yang tengah digarap pemerintah saat ini baru difokuskan pada tiga kawasan khusus, yakni di Sumatera Utara atau bekas Inalum yang akan habis kontraknya tahun 2011, kemudian di Dumai, Riau, dan Merauke, Papua.

Untuk Sumatera Utara dan Dumai, pemerintah telah menyiapkan investasi awal dan menyediakan semua fasilitas yang selama ini diberikan kepada kawasan ekonomi kusus Batam, Bintan, dan Karimun, seperti keringanan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan. Total kebutuhan investasi untuk mengembangkan ketiga kawasan itu diperkirakan Rp 92.5 triliun.

Untuk Dumai dan Sumatera Utara, basis industri yang dikembangkan adalah industri hilir minyak kelapa sawit mentah (CPO). Adapun untuk Merauke, pemerintah menyediakan 1,62 juta hektar lahan sebagai pusat pengembangan pertanian pangan. Namun, dalam jangka menengah, lahan yang akan dikembangkan seluas 500.000 hektar. Tahun 2010, pemerintah berupaya menawarkan pengembangan 100.000 hektar terlebih dahulu.

Tak ditawarkan
Meski demikian, Hatta menegaskan, Merauke bukan salah satu kawasan yang ditawarkan kepada investor asal Australia. Pemerintah memperhitungkan, investasi dari investor nasional sudah nyaris mencukupi kebutuhan investasi pertanian pangan di Merauke.

"Banyak investor yang bersedia menanamkan modal di Merauke, antara lain Medco (perusahaan minyak terkemuka nasional)," ungkap Hatta.

Ekonom Dradjad H Wibowo mengingatkan, peluang Indonesia menjadi pihak yang kalah dalam perjanjian perdagangan bebas FTA antara ASEAN dan China cukup besar. Itu karena daya saing pelaku usaha Indonesia masih lemah. Salah satu faktor penolong hanyalah kenaikan harga komoditas di pasar internasional.

"Kenaikan harga komoditas di pasar dunia bisa mendorong surplus pada neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan neraca pembayaran. Jika ketiga neraca itu menunjukkan perbaikan neto, Indonesia akan segera mendapatkan status Investment Grade (peringkat utang tertinggi dari lembaga pemeringkat utang asing). Tetapi, jika gagal, Risk Premium Indonesia akan kian tinggi," ungkapnya. (OIN)
Original source: Kompas
TWITTER
FACEBOOK
TWITTER
FACEBOOK

Post a comment

Name

Email address (optional - if you want a reply)

Comment