Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 19 tahun sudah cukup!

  •  Tags:
Medium_[ba]_rspo_graphic
Penyataan sikap bersama | 30 November 2022 [ES] [FR] [EN]

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 19 tahun sudah cukup!

Pertemuan umum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 1 December 2022 di Malaysia ini menandakan tahun ke-19 terbentuknya RSPO. Selama hampir dua dekade, RSPO telah gagal memenuhi misinya menjadikan sektor industri sawit ‘berkelanjutan’. Sebaliknya, RSPO telah digunakan oleh industri sawit sebagai alat ‘tipu muslihat’ untuk menutupi penghancuran lingkungan, pelecehan hak asasi manusia dan buruh, serta perampasan lahan.

Kami, dan berbagai organisasi yang bekerja dengan masyarakat yang terdampak oleh perkebunan sawit, telah berulang kali mengecam RSPO atas kegagalannya dalam mengangkat permasalahan masyarakat yang lahannya dirampas oleh perusahaan sawit.

Masalah utama dari kelembagaan beserta sistem sertifikasi RSPO telah diuraikan dengan detail dalam pernyataan internasional yang ditandatangani oleh berbagai organisasi di seluruh dunia pada 2008 dan 2018, termasuk laporan terbaru pada 2021 tentang kegagalan RSPO dalam mencegah penggundulan hutan, mengabaikan masyarakat terdampak dan mengangkat persoalannya (laporan bisa dibaca di sini dan di sini).

Sejak 2020, RSPO telah mengeluarkan sertifikat konsesi sawit di Kamerun, Sierra Leone, Nigeria, Sao Tome, Ghana, DRC, Nigeria dan Pantai Gading untuk Socfin, perusahaan yang berbasis di Luksemburg. Sertifikat ini dikeluarkan dengan mengabaikan komplain masyarakat terkait konflik lahan, deforestasi, polusi, pelanggaran hak buruh, serta praktik kekerasan.

Masyarakat Sierra Leone, Kamerun dan Pantai Gading telah menuntut penangguhan sertifikat Socfin tersebut. Setelah terbitnya suatu laporan media tentang perkebunan sawit Socfin di Kameron, sekretariat RSPO mengirimkan tim verifikasi untuk memeriksa tuntutan masyarakat. Meski tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa tim dari RSPO menghindari bertemu dengan pihak-pihak yang kritis terhadap perusahaan dan mengabaikan bukti-bukti yang diberikan olehnya, hasil verifikasi RSPO tetap menunjukkan adanya pelanggaran standar-standar RSPO yang dilakukan oleh kebun milik Socfin di Kamerun. Namun, meski adanya bukti-bukti tersebut, RSPO tetap mengeluarkan sertifikat untuk perkebunan sawit lainnya milik grup Socfin.


Di Sierra Leone pada Januari 2022, sebanyak 1.475 masyarakat setempat yang terdampak oleh perkebunan milik Socfin mengeluarkan petisi kecaman terhadap keputusan RSPO mengeluarkan sertifikat kepada Socfin. Petisi tersebut menyatakan bahwa proses audit RSPO terbukti cacat dan mengabaikan masalah terkait perampasan lahan, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Seperti yang diuraikan dalam siaran pers internasional yang ditandatangani oleh berbagai organisasi, “Proses konsultasi RSPO berjalan dengan penuh kesalahan. Para pihak yang terdampak, termasuk para pemilik lahan, tidak dimintai pendapatnya. Salah satu buktinya adalah penolakan atas laporan pemerintah setempat yang telah mengeluarkan perintah pencabutan izin dan menuntut adanya proses partisipatif untuk menyelesaikan konflik lahan. Proses audit tidak independen dari perusahaan, tidak ada ruang konsultasi yang aman bagi masyarakat, meski dampak besar akan dihadapi oleh para masyarakat.”

Sertifikasi untuk Socfin yang belum lama berjalan di Afrika ini menunjukkan bagaimana RSPO tidak hanya gagal dalam membantu masyarakat, namun justru ikut mengurangi hak masyarakat atas kehidupan. Para masyarakat dan kelompok sipil pendukung telah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya berharga untuk mengikuti alur proses RSPO yang rumit dan berlapis-lapis. Para tokoh masyarakat yang vokal dalam proses RSPO menjadi rentan terhadap intimidasi dan kekerasan.

Pada satu kasus baru lainnya, anggota masyarakat Barranquilla de San Javier di Ekuador mengadakan aksi protes damai pada 2019 untuk menuntut perusahaan Energy & Palma, anggota RSPO untuk angkat kaki dari tanah milik masyarakat. Masyarakat juga menuntut penghentian pencemaran air dan deforestasi. Namun, aksi tersebut direspon oleh aparat keamanan dengan kekerasan, dan kemudian, sebagai tindakan intimidasi terang-terangan, perusahaan membawa tujuh pemimpin masyarakat ke pengadilan, dan menuntut ganti rugi sebesar US$320.000. Pengadilan telah mengeluarkan satu dari dua putusan dan menghukum anggota masyarakat untuk membayar US$151.000, yang kemudian diajukan banding oleh para pembela. Perusahaan kemudian turut mengajukan banding dan bersikeras untuk pembayaran sebesar US$320.000. Putusan kedua masih tertunda. Sampai hari ini, RSPO belum mengambil tindakan untuk memberikan sanksi kepada Energy & Palma.

Di saat yang sama, masyarakat di Liberia masih menantikan solusi atas komplain yang diajukan kepada RSPO sejak 10 tahun yang lalu terhadap Golden Agri-Resources (Sinar Mas). Pengalaman-pengalaman masyarakat ini menunjukkan bagaimana sistem komplain RSPO tidak pernah betul-betul berjalan efektif.

Saat ini kita telah menyaksikan bagaimana selama 19 tahun terakhir RSPO sebetulnya adalah instrumen yang tidak becus dalam menuntut tanggung jawab perusahaan atas pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat dan buruh. RSPO telah terbukti sebagai sarana yang dapat dipercaya bagi komunitas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap perusahaan sawit. Namun sebaliknya, RSPO justru melemahkan upaya masyarakat dan memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk terus merampas lahan.

Pada saat lahan-lahan yang telah mendapat sertifikat RSPO terus merambah, dan ketika RSPO dipromosikan sebagai standar rujukan bagi aturan dan kebijakan nasional, regional, internasional, kami hendak menyatakan kembali kecaman kami terhadap RSPO. Kami juga bermaksud menyatakan komitmen kami untuk terus berupaya melayani kepentingan masyarakat serta menghentikan model kolonial industri perkebunan sawit.
 

Pernyataan ini ditandatangani oleh:

Greenpeace Africa

Afrika

Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles (RECOMA)

Amerika Latin

Friends of the Earth United States

Amerika Serikat

A Growing Culture

Amerika Serikat

The Oakland Institute

Amerika Serikat

Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands

Belanda

Women Engage for a Common Future (WECF)

Belanda

Fern

Belgia

FIAN Belgium

Belgia

MIJARC Europe

Belgia

NOAH - Friends of the Earth Denmark

Denmark

Acción Ecológica Ekuador

Fundación pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos

Ekuador

Red Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera

Ekuador

European Coordination Via Campesina (ECVC)

Eropa

Muyissi Environnement

Gabon

Red Mesoamericana contra la Palma de Aceite

Honduras

Indigenous Perspectives

India

Mahila Kisan Adhikaar Manch (MAKAAM)

India

Palm Oil Concerns

India

REACH-M

India

Sustainable Development Forum Nagaland

India

Aceh Wetland Foundation

Indonesia

Betang Bagawi

Indonesia

FBTPI

Indonesia

FNPF

Indonesia

Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining

Indonesia

Greenpeace Indonesia

Indonesia

Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah

Indonesia

JASOIL TANAH PAPUA

Indonesia

Kaoem Telapak

Indonesia

Lingkungan hidup URAI UNI

Indonesia

LITORAL

Indonesia

Pantau Gambut

Indonesia

Save Our Borneo

Indonesia

SBPI

Indonesia

Selamatkan Hutan Hujan Indonesia

Indonesia

Transnational Palm Oil Labour Solidarity Network

Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)/Friends of the Earth Indonesia

Indonesia

WALHI East Nusa Tenggara, Indonesian

Indonesia

WALHI Kalimantan Barat

Indonesia

WALHI Sulawesi Selatan

Indonesia

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Indonesia

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI)

Indonesia

KRuHA (People's Coalition for the Right to Water)

Indonesia

Environmental Investigation Agency (EIA)

Inggris

Friends of the Earth England, Wales & Northern Ireland

Inggris

Biofuelwatch

Inggris/Amerika Serikat

Earthsight

Inggris

CADTM

Internasional

Friends of the Earth International

Internasional

GRAIN

Internasional

World Rainforest Movement

Internasional

Down to Earth Consult

Jerman

Forum Ökologie & Papier

Jerman

Rettet den Regenwald e.V.

Jerman

Struggle to Economize Future Environment (SEFE)

Kamerun

SYNAPARCAM

Kamerun

RADD

Kamerun

Green Advocates International

Liberia

Natural Resource Women Platform (NRWP)

Liberia

Malaysian Food Sovereignty Forum (FKMM)

Malaysia

Tenaganita’

Malaysia

Reentramados para la vida, Defendiendo Territorios

Meksiko

Otros Mundos Chiapas

Meksiko

Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria

Nigeria

JVE Côte d'Ivoire

Pantai Gading

REFEB ci

Pantai Gading

Pakistan Kissan Rabita Committee - PKRC

Pakistan

Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique

Prancis

ReAct Transnational

Prancis

Sherpa

Prancis

Confédération paysanne

Prancis

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

Filipina

asa-cadecvim coops

RD Congo

Association Paysannes des Jeunes Entrepreneurs Agricoles

RD Congo

COPACO-PRP

RD Congo

Confédération Paysanne du Congo -Principal Regroupement Paysan COPACO -PRP/ASBL

RD Congo

Coopérative des Paysans de Lonzo, COPACLO en sigle

RD Congo

Alliance Paysanne pour la Souveraineté Alimentaire, ASA/OP

RD Congo

Consortium Asa-CADECVIM

RD Congo

Réseau d'information et d'appui aux ONG en République Démocratique du Congo

RD Congo

Réseau National des Organisations des femmes Paysanne

RD Congo

GREEN SCENERY

Sierra Leone

Women's Network Against Rural Plantations Injustice (WoNARPI)

Sierra Leone

Salva la Selva

Spanyol

Agrarinfo.ch

Swiss

Bruno Manser Fonds

Swiss

Agroecological Transitions Research Group

Swiss

GREEN BOOTS

Swiss

HEKS Swiss Church Aid

Swiss

Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland

Swiss

Public Eye

Swiss

Solidar Suisse

Swiss

SOLIFONDS

Swiss

Uniterre

Swiss

  •  
  • 30 November 2022

Who's involved?

Whos Involved?

Carbon land deals



Languages



Special content



Archives


Latest posts