Pejabat pemerintah daerah mengungkapkan dugaan pemalsuan izin-izin yang melandasi proyek perkebunan sawit bernilai miliaran dolar di Papua. Tindakan ini mengindikasikan sebagai bentuk pidana yang merusak hutan dalam skala raksasa.

Sejumlah koalisi masyarakat sipil menolak pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang dipandang memperluas peluang monopoli dengan tidak diberlakukannya pembatasan penguasaan tanah.

‘Kesepakatan rahasia hancurkan surga Papua’, kisah ketiga dari seri Indonesia Dijual, suatu rangkaian laporan investigasi yang memaparkan potret buram dari situasi deforestasi dan krisis agraria di Indonesia.

Walhi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperhatikan pemberian izin pengelolaan sawit kepada PT Sebuku Inti Plantation, di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Bupati Buol pernah ditangkap karena menerima suap agar menerbitkan HGU kepada PT Sebuku Inti Plantation pada tahun 2012.

Keterbatasan di tengah pentingnya informasi terkait penguasaan lahan dan berbagai industri ekstraktif di Papua menjadi alasan utama peluncuran webGIS Mata Papua sebagai alat monitoring baru.

Perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas yang mendominasi konflik agraria di Indonesia pada 2017. Pola pengelolaan yang menindas warga sekitar jadi penyebabnya.

Sekitar 50-an warga Desa Polanto Jaya pada 14 Desember 2017 lalu melakukan aksi solidaritas di Pengadilan Negeri Pasang Kayu,Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Aksi dipicu penahanan 4 Petani yang dituduh melakukan pencurian sawit milik anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk.

Siaran pers mengecam tindak kekerasan aparat Brimob yang bertugas di areal perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PPM, anak perusahaan ANJ Group)warga Kampung Puragi, Sorong Selatan, Papua Barat.

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba menggelar aksi di kantor bupat menuntut agar Pemerintah Kebupaten tidak melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum Tbk.

Samsung dan Daewoo dituding terlibat dalam deforestasi di Papua bersama Korindo Group, dua perusahaan Korea Selatan ini telah mengurangi hutan primer di Papua untuk perkebunan kelapa sawit, menyalahgunakan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal.

Sedikitnya delapan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar diduga kuat merampas hutan dan lahan masyarakat serta berdiri diatas lahan gambut.

Perampasan tanah oleh PT. LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Sumatera Selatan selama 12 tahun telah menyebabkan konflik, memakan korban nyawa, kriminalisasi dan tindak kekerasan yang dialami petani dan warga desa.