Walhi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperhatikan pemberian izin pengelolaan sawit kepada PT Sebuku Inti Plantation, di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Bupati Buol pernah ditangkap karena menerima suap agar menerbitkan HGU kepada PT Sebuku Inti Plantation pada tahun 2012.
Keterbatasan di tengah pentingnya informasi terkait penguasaan lahan dan berbagai industri ekstraktif di Papua menjadi alasan utama peluncuran webGIS Mata Papua sebagai alat monitoring baru.
Perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas yang mendominasi konflik agraria di Indonesia pada 2017. Pola pengelolaan yang menindas warga sekitar jadi penyebabnya.
Sekitar 50-an warga Desa Polanto Jaya pada 14 Desember 2017 lalu melakukan aksi solidaritas di Pengadilan Negeri Pasang Kayu,Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Aksi dipicu penahanan 4 Petani yang dituduh melakukan pencurian sawit milik anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk.
Siaran pers mengecam tindak kekerasan aparat Brimob yang bertugas di areal perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PPM, anak perusahaan ANJ Group)warga Kampung Puragi, Sorong Selatan, Papua Barat.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba menggelar aksi di kantor bupat menuntut agar Pemerintah Kebupaten tidak melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum Tbk.
Samsung dan Daewoo dituding terlibat dalam deforestasi di Papua bersama Korindo Group, dua perusahaan Korea Selatan ini telah mengurangi hutan primer di Papua untuk perkebunan kelapa sawit, menyalahgunakan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal.
Sedikitnya delapan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar diduga kuat merampas hutan dan lahan masyarakat serta berdiri diatas lahan gambut.
Perampasan tanah oleh PT. LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Sumatera Selatan selama 12 tahun telah menyebabkan konflik, memakan korban nyawa, kriminalisasi dan tindak kekerasan yang dialami petani dan warga desa.
.jpg?1488175387)
Foto-foto satelit 13 Januari dan 10 Februari 2017 menunjukkan pembukaan lahan baru di kawasan konsesi PT Papua Agro Lestari (PT PAL) milik perusahaan kelapa sawit raksasa Korindo. Menunjukkan bahwa Korindo sedang mempersiapkan pembukaan hutan seluas 2.400 hektar di Papua.
Setelah menanti keputusan selama lebih dari dua tahun, pada tanggal 1 Februari 2017, masyarakat Kapa menerima keputusan RSPO yang menyatakan bahwa Wilmar telah melanggar standar keberlanjutan RSPO, dan tidak memenuhi persyaratan hukum Indonesia.
Semua jumlah terkait konflik agraria di Indonesia semakin menunjukkan gejala peningkatan. Setahun kemarin juga mencatat peningkatan jumlah kasus sengketa tanah sejak lima tahun terakhir. 50 persen merupakan konflik di bidang perkebunan.