Pada April 2020, saat pandemi Covid-19 mulai melanda dunia, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk mengubah ratusan ribu hektare lahan menjadi ‘Food Estates’. Laporan ini fokus pada satu aspek yang sangat mengganggu dari proyek food estate – peran militer dan Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan food estate.

Masyarakat Adat lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura dikagetkan dengan kehadiran Perusahaan sawit PT.Permata Nusa Mandiri diatas tanah adat lembah Grime Nawa. Perusahaan sawit secara sepihak telah mengklaim tanah adat seluas 30.920 hektar di 6 Distrik yaitu: Distrik Unurumguay, Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk Gresi, dan Distrik Kemtuk.

Setelah lebih dari sepuluh tahun berlalu, apa yang terjadi dan tengah dialami oleh Masyarakat Adat setempat dan tanahnya yang dijadikan area untuk Merauke Integrated Food and Energy Estate? Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bersama Perkumpulan Petrus Vertenten MSC Papua, melakukan dokumentasi lapangan terkait situasi dari masyarakat adat dan tanahnya yang terdampak proyek MIFEE

Pengelolaan proyek Food Estate Bangun Bumi Papua akan diserahkan pada PT Alamindo Lestari Sejahtera Tbk yang memiliki lebih dari 500.000 hektar konsesi logging di lima kabupaten di Papua Barat.

Food estate atau komplek pangan skala-luas, yang punya rekam jejak kegagalan di masa sebelumnya, muncul di tengah konteks lebih genting. Ia rilis ketika pandemi menunjukkan bahwa sistem pangan global dominan hari ini ternyata rentan menghadapi krisis.

Awal tahun 2022, Presiden Joko Widodo memulai dengan mencabut lebih dari 2000 izin tambang, kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan sampai hak guna usaha perkebunan seluas tiga juga hektar.

Koalisi masyarakat adat yang terancam menjadi korban perusahaan perkebunan kelapa sawit terus menyatakan dukungan terhadap Bupati Sorong Selatan yang mencabut ijin perkebunan kelapa sawit. Dan memandang tindakan perusahaan memperkarakan keputusan Bupati sebagai wujud sikap perusahaan yang tidak menghormati hak-hak Orang Asli Papua.

Perusahaan kelapa sawit PT Sorong Agro Sawitindo dan PT Papua Lestari Abadi menggugat Bupati Sorong di PTUN Jayapura yang telah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan perkebunan tersebut atas dasar melanggar UU Larangan Praktek Monopoli.

Sekitar 2.000 hektare lahan tanam akan ditambah di Food Estate (FE) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.

Perjuangan panjang dan suara lantang Orang Asli Papua untuk merebut daulat atas tanah, air, udara dan hak dasar lainnya kembali menemui tantangan yang bernama kebijakan pembangunan food estate. Arahan lokasi food estate di Papua seluas ± 2.684.680,68 hektar. Lebih dari dua juta hektar berada di kawasan hutan.

Lebih dari 200 orang masyarakat adat dan aktivis melakukan aksi longmarch ke kantor Bupati Sorong Selatan menolak perkebunan kelapa sawit, pencabutan izin perusahaan dan mendesak perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. Bupati Sorong Selatan mencabut ijin empat perusahaan kelapa sawit pada Selasa 18 Mei.

Perusahaan PT. Digoel Agri Group yang sebagian besar modalnya dimiliki pemodal asal New Zealand bernama Neville Christopher diduga melakukan land clearing, penggusuran dan penggundulan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Kab. Boven Digoel tanpa ijin.