Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 19 tahun sudah cukup!

Penyataan sikap bersama | 30 November 2022 [ES] [FR] [EN]

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 19 tahun sudah cukup!

Pertemuan umum Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 1 December 2022 di Malaysia ini menandakan tahun ke-19 terbentuknya RSPO. Selama hampir dua dekade, RSPO telah gagal memenuhi misinya menjadikan sektor industri sawit ‘berkelanjutan’. Sebaliknya, RSPO telah digunakan oleh industri sawit sebagai alat ‘tipu muslihat’ untuk menutupi penghancuran lingkungan, pelecehan hak asasi manusia dan buruh, serta perampasan lahan.

Kami, dan berbagai organisasi yang bekerja dengan masyarakat yang terdampak oleh perkebunan sawit, telah berulang kali mengecam RSPO atas kegagalannya dalam mengangkat permasalahan masyarakat yang lahannya dirampas oleh perusahaan sawit.

Masalah utama dari kelembagaan beserta sistem sertifikasi RSPO telah diuraikan dengan detail dalam pernyataan internasional yang ditandatangani oleh berbagai organisasi di seluruh dunia pada 2008 dan 2018, termasuk laporan terbaru pada 2021 tentang kegagalan RSPO dalam mencegah penggundulan hutan, mengabaikan masyarakat terdampak dan mengangkat persoalannya (laporan bisa dibaca di sini dan di sini).

Sejak 2020, RSPO telah mengeluarkan sertifikat konsesi sawit di Kamerun, Sierra Leone, Nigeria, Sao Tome, Ghana, DRC, Nigeria dan Pantai Gading untuk Socfin, perusahaan yang berbasis di Luksemburg. Sertifikat ini dikeluarkan dengan mengabaikan komplain masyarakat terkait konflik lahan, deforestasi, polusi, pelanggaran hak buruh, serta praktik kekerasan.

Masyarakat Sierra Leone, Kamerun dan Pantai Gading telah menuntut penangguhan sertifikat Socfin tersebut. Setelah terbitnya suatu laporan media tentang perkebunan sawit Socfin di Kameron, sekretariat RSPO mengirimkan tim verifikasi untuk memeriksa tuntutan masyarakat. Meski tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa tim dari RSPO menghindari bertemu dengan pihak-pihak yang kritis terhadap perusahaan dan mengabaikan bukti-bukti yang diberikan olehnya, hasil verifikasi RSPO tetap menunjukkan adanya pelanggaran standar-standar RSPO yang dilakukan oleh kebun milik Socfin di Kamerun. Namun, meski adanya bukti-bukti tersebut, RSPO tetap mengeluarkan sertifikat untuk perkebunan sawit lainnya milik grup Socfin.

Di Sierra Leone pada Januari 2022, sebanyak 1.475 masyarakat setempat yang terdampak oleh perkebunan milik Socfin mengeluarkan petisi kecaman terhadap keputusan RSPO mengeluarkan sertifikat kepada Socfin. Petisi tersebut menyatakan bahwa proses audit RSPO terbukti cacat dan mengabaikan masalah terkait perampasan lahan, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Seperti yang diuraikan dalam siaran pers internasional yang ditandatangani oleh berbagai organisasi, “Proses konsultasi RSPO berjalan dengan penuh kesalahan. Para pihak yang terdampak, termasuk para pemilik lahan, tidak dimintai pendapatnya. Salah satu buktinya adalah penolakan atas laporan pemerintah setempat yang telah mengeluarkan perintah pencabutan izin dan menuntut adanya proses partisipatif untuk menyelesaikan konflik lahan. Proses audit tidak independen dari perusahaan, tidak ada ruang konsultasi yang aman bagi masyarakat, meski dampak besar akan dihadapi oleh para masyarakat.”

Sertifikasi untuk Socfin yang belum lama berjalan di Afrika ini menunjukkan bagaimana RSPO tidak hanya gagal dalam membantu masyarakat, namun justru ikut mengurangi hak masyarakat atas kehidupan. Para masyarakat dan kelompok sipil pendukung telah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya berharga untuk mengikuti alur proses RSPO yang rumit dan berlapis-lapis. Para tokoh masyarakat yang vokal dalam proses RSPO menjadi rentan terhadap intimidasi dan kekerasan.

Pada satu kasus baru lainnya, anggota masyarakat Barranquilla de San Javier di Ekuador mengadakan aksi protes damai pada 2019 untuk menuntut perusahaan Energy & Palma, anggota RSPO untuk angkat kaki dari tanah milik masyarakat. Masyarakat juga menuntut penghentian pencemaran air dan deforestasi. Namun, aksi tersebut direspon oleh aparat keamanan dengan kekerasan, dan kemudian, sebagai tindakan intimidasi terang-terangan, perusahaan membawa tujuh pemimpin masyarakat ke pengadilan, dan menuntut ganti rugi sebesar US$320.000. Pengadilan telah mengeluarkan satu dari dua putusan dan menghukum anggota masyarakat untuk membayar US$151.000, yang kemudian diajukan banding oleh para pembela. Perusahaan kemudian turut mengajukan banding dan bersikeras untuk pembayaran sebesar US$320.000. Putusan kedua masih tertunda. Sampai hari ini, RSPO belum mengambil tindakan untuk memberikan sanksi kepada Energy & Palma.

Di saat yang sama, masyarakat di Liberia masih menantikan solusi atas komplain yang diajukan kepada RSPO sejak 10 tahun yang lalu terhadap Golden Agri-Resources (Sinar Mas). Pengalaman-pengalaman masyarakat ini menunjukkan bagaimana sistem komplain RSPO tidak pernah betul-betul berjalan efektif.

Saat ini kita telah menyaksikan bagaimana selama 19 tahun terakhir RSPO sebetulnya adalah instrumen yang tidak becus dalam menuntut tanggung jawab perusahaan atas pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat dan buruh. RSPO telah terbukti sebagai sarana yang dapat dipercaya bagi komunitas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap perusahaan sawit. Namun sebaliknya, RSPO justru melemahkan upaya masyarakat dan memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk terus merampas lahan.

Pada saat lahan-lahan yang telah mendapat sertifikat RSPO terus merambah, dan ketika RSPO dipromosikan sebagai standar rujukan bagi aturan dan kebijakan nasional, regional, internasional, kami hendak menyatakan kembali kecaman kami terhadap RSPO. Kami juga bermaksud menyatakan komitmen kami untuk terus berupaya melayani kepentingan masyarakat serta menghentikan model kolonial industri perkebunan sawit.
 

Pernyataan ini ditandatangani oleh:

Greenpeace Africa	Afrika
Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles (RECOMA)	Amerika Latin
Friends of the Earth United States	Amerika Serikat
A Growing Culture	Amerika Serikat
The Oakland Institute	Amerika Serikat
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands	Belanda
Women Engage for a Common Future (WECF)	Belanda
Fern	Belgia
FIAN Belgium	Belgia
MIJARC Europe	Belgia
NOAH - Friends of the Earth Denmark	Denmark
Acción Ecológica	Ekuador
Fundación pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos	Ekuador
Red Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera	Ekuador
European Coordination Via Campesina (ECVC)	Eropa
Muyissi Environnement	Gabon
Red Mesoamericana contra la Palma de Aceite	Honduras
Indigenous Perspectives	India
Mahila Kisan Adhikaar Manch (MAKAAM)	India
Palm Oil Concerns	India
REACH-M	India
Sustainable Development Forum Nagaland	India
Aceh Wetland Foundation	Indonesia
Betang Bagawi	Indonesia
FBTPI	Indonesia
FNPF	Indonesia
Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining	Indonesia
Greenpeace Indonesia	Indonesia
Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah	Indonesia
JASOIL TANAH PAPUA	Indonesia
Kaoem Telapak	Indonesia
Lingkungan hidup URAI UNI	Indonesia
LITORAL	Indonesia
Pantau Gambut	Indonesia
Save Our Borneo	Indonesia
SBPI	Indonesia
Selamatkan Hutan Hujan Indonesia	Indonesia
Transnational Palm Oil Labour Solidarity Network	Indonesia
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)/Friends of the Earth Indonesia	Indonesia
WALHI East Nusa Tenggara, Indonesian	Indonesia
WALHI Kalimantan Barat	Indonesia
WALHI Sulawesi Selatan	Indonesia
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat	Indonesia
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP. GSBI)	Indonesia
KRuHA (People's Coalition for the Right to Water)	Indonesia
Environmental Investigation Agency (EIA)	Inggris
Friends of the Earth England, Wales & Northern Ireland	Inggris
Biofuelwatch	Inggris/Amerika Serikat
Earthsight	Inggris
CADTM	Internasional
Friends of the Earth International	Internasional
GRAIN	Internasional
World Rainforest Movement	Internasional
Down to Earth Consult	Jerman
Forum Ökologie & Papier	Jerman
Rettet den Regenwald e.V.	Jerman
Struggle to Economize Future Environment (SEFE)	Kamerun
SYNAPARCAM	Kamerun
RADD	Kamerun
Green Advocates International	Liberia
Natural Resource Women Platform (NRWP)	Liberia
Malaysian Food Sovereignty Forum (FKMM)	Malaysia
Tenaganita’	Malaysia
Reentramados para la vida, Defendiendo Territorios	Meksiko
Otros Mundos Chiapas	Meksiko
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria	Nigeria
JVE Côte d'Ivoire	Pantai Gading
REFEB ci	Pantai Gading
Pakistan Kissan Rabita Committee - PKRC	Pakistan
Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique	Prancis
ReAct Transnational	Prancis
Sherpa	Prancis
Confédération paysanne	Prancis
Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)	Filipina
asa-cadecvim coops	RD Congo
Association Paysannes des Jeunes Entrepreneurs Agricoles	RD Congo
COPACO-PRP	RD Congo
Confédération Paysanne du Congo -Principal Regroupement Paysan COPACO -PRP/ASBL	RD Congo
Coopérative des Paysans de Lonzo, COPACLO en sigle	RD Congo
Alliance Paysanne pour la Souveraineté Alimentaire, ASA/OP	RD Congo
Consortium Asa-CADECVIM	RD Congo
Réseau d'information et d'appui aux ONG en République Démocratique du Congo	RD Congo
Réseau National des Organisations des femmes Paysanne	RD Congo
GREEN SCENERY	Sierra Leone
Women's Network Against Rural Plantations Injustice (WoNARPI)	Sierra Leone
Salva la Selva	Spanyol
Agrarinfo.ch	Swiss
Bruno Manser Fonds	Swiss
Agroecological Transitions Research Group	Swiss
GREEN BOOTS	Swiss
HEKS Swiss Church Aid	Swiss
Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland	Swiss
Public Eye	Swiss
Solidar Suisse	Swiss
SOLIFONDS	Swiss
Uniterre	Swiss