Land Grab dan dan Ketahanan Pangan Indonesia

Gatra | Thursday, 27 June 2013

Land Grab dan dan Ketahanan Pangan Indonesia

Jakarta, GATRAnews - Ketika pertanian rakyat tak bisa diandalkan untuk pasokan pangan, pertanian korporat bisa jadi alternatif. Namun isu negatifnya besar. Salah satu isu penting dalam pertemuan APEC 2013 di Bali mendatang adalah soal ketahanan pangan. Indonesia rencananya juga akan membawa isu ini secara resmi ke forum para pemimpin APEC. Ini disampaikan Menteri Pertanian Suswono saat membuka forum Senior Official Meeting (SOM) di Medan, Senin lalu. 

“Pangan seharusnya diprioritaskan untuk konsumsi manusia. Karena itulah perlu kesadaran dari negara-negara maju dalam menangani food security,” katanya. Indonesia memang termasuk memiliki masalah dalam ketahanan pangan. Suswono misalnya mengatakan bahwa tiap petani di Indonesia rata-rata hanya menggarap sawah seluas 0,3 hektar. Padahal, idealnya tiap petani memiliki sawah seluas dua hektar. Selain itu tingkat loss pasca-panen juga masih tinggi, berada di kisaran 10%.

Dengan konsumsi beras mayarakat Indonesia yang tinggi, yakni 34,05 juta ton beras per tahun untuk 240 juta warga Indonesia (data BPS 2012), tidak heran kalau Indonesia masih terus saja mengimpor beras. Awal April lalu misalnya, dalam kunjungan SBY ke Myanmar, terungkap kalau Indonesia akan mengimpor 500 ribu ton beras dari Myanmar. Impor beras ini rencananya akan dilakukan dengan sistem barter. Sebagai ganti beras, Myanmar akan mendapat kiriman pupuk dari Indonesia. Adakah cara lain untuk menjamin ketahanan pangan di samping impor beras? Ada. Yakni ekspansi lahan pertanian ke luar negeri.

Ekspansi lahan pertanian ke negara asing

Amin Subekti, direktur eksekutif ABAC, melontarkan gagasan ini ketika berbincang dengan Gatra pekan lalu. ABAC adalah asosiasi para pebisnis dari negara-negara anggota APEC. Bila APEC adalah forum resmi yang terdiri dari sektor pemerintahan, maka sektor swasta di APEC diwakili oleh ABAC.

Menurut Amin yang juga mantan ekonom senior bank dunia ini, daripada Indonesia terus mengimpor beras, ada baiknya mulai memikirkan untuk berekspansi lahan pertanian ke luar negeri. Selain lebih murah di ongkos, taktik ini juga lebih menjamin ketersediaan pangan. Myanmar misalnya, bisa jadi salah satu negara tujuan. “Kalau kita mau memperluas jumlah areal sawah di Karawang misalnya, dan itu sulit karena lahannya terbatas, mengapa nggak beli sawah saja di Myanmar?” katanya.

Ini sebenarnya taktik lazim dalam perdagangan internasional. Banyak negara maju yang tidak lagi memiliki lahan pertanian akhirnya memilih berekspansi dengan membeli atau menyewa lahan di luar negeri. Namun, seringkali hasil pertanian di negara target itu memang diangkut pulang ke negara investor. Jarang yang dijual ke pasar domestik. Akibatnya, terkadang negara target justru kekurangan hasil pertanian yang ditanam di lahan mereka sendiri.

Etiophia adalah contoh ekstrim.  Menurut laporan Human Right Watch pada 2012, berjudul “Waiting Fo Death”, Etiophia sejak 2008 sudah menyewakan areal seluas 3,6 juta hektar untuk lahan pertanian ke berbagai perusahaan asing. Luas areal pertanian yang disewakan itu sudah setara dengan luas wilayah negara Belanda. Ironisnya, Etiophia adalah negara yang sering dilanda bencana kelaparan. Penyebabnya bukan karena tidak ada lahan pertanian, tapi karena lahan pertanian mereka sudah banyak dimiliki asing dan hasilnya dibawa keluar.

Fenomena inilah yang kerap disebut land grab (perampasan tanah), yang sering membuat penduduk lokal bernasib seperti kata pepatah, ayam mati di lumbung padi. Jadi, haruskah Indonesia menggunakan taktik land grab untuk menjamin ketahanan pangan?

BUMN Indonesia menarget Myanmar

Ekspansi lahan pertanian ke negara tetangga memang isu multi-dimensi. Ada sisi kebutuhan menjamin ketahanan pangan, tapi di sisi lain ada isu hak asasi manusia. Indonesia sebenarnya juga belum memiliki kemampuan untuk melakukan land grab di negara asing, karena butuh dana yang sangat besar untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti upaya ekspansi tidak ada.

Dari kunjungan presiden SBY ke Myanmar April lalu, ada satu pengumuman penting selain soal impor beras. Yakni investasi beras.  Ini disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan yang juga mengikuti rombongan. Menurut Gita, Indonesia berencana akan melakukan investasi besar-besaran di Myanmar, terutama dalam soal beras. Perusahaan yang akan masuk ke Myanmar terutama adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) urusan beras seperti Bulog. “Cukup tinggi produksi dan produktivitas (beras) di sini. Maka BUMN atau Bulog bisa masuk  ke sini,” katanya.

Selain Myanmar, negara lain yang juga tengah dijajaki Bulog untuk membuka lahan pertanian adalah Kamboja. Gita menambahkan kalau saat ini sudah ada 12 perusahaan Indonesia yang beroperasi di Myanmar dengan total investasi mencapai 250 juta dolar. Rencananya, nilai investasi itu juga akan ditingkatkan lagi dengan memasukkan banyak BUMN di Myanmar.

Sejauh ini dalam catatan Gatra, bisa dibilang kalau BUMN Indonesia memang berlomba-lomba menarget Myanmar. Daftarnya sebagai berikut: 

Ada apa di balik ini? Sederhana. Bayangkan saja setahun atau dua tahun kemudian, ketika berbagai BUMN yang ekspansi ke Myanmar itu sudah berhasil menancapkan kaki. Bulog punya lahan di Myanmar untuk beras. Pupuknya dibeli dari perusahaan Indonesia di Myanmar. Untuk pembangunan fisik, beton dan semennya dari perusahaan Indonesia di Myanmar.

Listriknya dipasok perusahaan Indonesia di Myanmar. Batu bara untuk pembangkit listrik dibeli  dari perusahaan Indonesia di Myanmar, atau dari tambang di Myanmar yang dikelola perusahaan Indonesia. Pendanaan untuk industri pupuk, benih padi, ditanggung Bank dari Indonesia yang ekspansi ke Myanmar. Semua serba Myanmar kecuali satu. Keuntungan hasil proses ekonomi itu diangkut pulang ke Indonesia.

Visi Indonesia corporate

Dari sisi bernegara, taktik ekspansi BUMN ini bisa disebut visi  'Indonesia corporate'. Dan sebenarnya itu memang visi bagus, karena menunjukkan sisi aktif politik ekonomi luar negeri Indonesia. Toh keuntungan dari operasi BUMN itu juga akan masuk APBN yang juga bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Di sini, lagi-lagi Myanmar memang negara target yang ideal. Sebagai negara yang baru bertransformasi dari kepemimpinan junta-militer ke negara demokratis, kecil kemungkinan perusahaan-perusahaan lokal Myanmar bisa bersaing dengan BUMN Indonesia.

Persaingan justru bakal terjadi di antara barisan negara-negara asing yang hendak masuk ke Myanmar. Misalnya antara Indonesia corporate versus Malaysia corporate, atau versus Cina corporate. Meski Indonesia corporate memang bukan taktik baru. Amerika sudah lama melakukan hal ini lewat America corporate yang beroperasi di berbagai negara ---termasuk di Indonesia.

Dukungan Amerika terhadap perusahan-perusahaan mereka seperti Freeport, Exxon atau Newmont, juga bagian dari visi America corporate. Hanya bedanya, bila perusahaan Amerika itu adalah perusahaan swasta, Indonesia lebih didominasi oleh perusahaan milik pemerintah. Dalam hal ini, posisi Indonesia kurang lebih sama dengan Cina corporate, yang terus mendorong perusahaan nasional mereka untuk terus berekspansi. Dalam konteks ketahanan pangan, bisakah Indonesia corporate jadi solusi ketahanan pangan bagi 240 juta warga Indonesia yang sudah sangat terbiasa mengkonsumsi beras?

Pertanian rakyat vs pertanian korporat

Rencana Bulog untuk ekspansi lahan ke Myanmar dan Kamboja memang patut dipuji. Namun, ironi dari visi ini adalah pertanian skala besar ala korporat itu pada dasarnya menunjukkan satu hal: pertanian rakyat di Indonesia sudah babak-belur. Ini memang ironis karena Indonesia adalah negara agraris sekaligus memiliki wilayah daratan yang sangat luas. Dan jelas lebih luas dibanding Myanmar.

Sekadar perbandingan, luas daratan Indonesia adalah 192 juta hektar (luas lautan 325 juta hektar), sedang luas daratan Myanmar hanya 68 juta hektar. Namun kebijakan pemerintah memang kerap mengabaikan petani. Sawah kian bekurang akibat dikonversi jadi proyek properti, atau karena petani memilih bekerja di kota (karena bersawah sudah tidak lagi menguntungkan).

Indikator paling sederhana adalah dari luas areal sawah. Menteri Pertanian, Suswono, misalnya pernah mengatakan bahwa luas areal sawah di Indonesia hanya 13 juta hektar. Luas areal sawah ini sangat sedikit, karena hanya sekitar 7% dari total luas daratan Indonesia. Bandingkan dengan Thailand yang merupakan salah satu negara pengekspor beras. Meski luas daratan Thailand cuma 51 juta hektar, luas areal sawah mereka mencapai 17% atau sekitar 9 juta hektar.

Inilah yang membuat ketahanan pangan di Indonesia dalam kondisi rawan. Padahal, saat ini agak berat membayangkan para petani tradisional mau membuka lahan persawahan baru. Karena itu yang bisa dilakukan adalah menjaga agar areal sawah yang sudah ada tidak hilang karena disulap jadi lokasi perumahan atau pabrik. Implikasi logis dari terpuruknya pertanian rakyat ini adalah tulang punggung ketahanan nasional –yang idealnya ditanggung petani-- perlahan mulai terganti.

Penggantinya memang petani juga, yakni petani berdasi yang memiliki sampai puluhan ribu hektar sawah atas nama korporasi. Mereka inilah yang tidak akan kesulitan membuka areal persawahan baru sepanjang keuntungan investasi cukup tinggi. Walau jarang mengakui secara terbuka, saat ini Indonesia sebenarnya kian meninggalkan model pertanian rakyat dan sebaliknya makin membuka diri pada model pertanian tipe baru: pertanian korporat.

Merauke Integrated Food and Energy Estate

Pertanian korporat memang jalan pintas untuk mengatasi ketahanan pangan. Pemerintah tidak pelu pusing memikirkan irigasi, subsidi pupuk bagi petani dan sebagainya. Cukup sediakan lahan bagi para korporat itu. Sepanjang investasi terbayar (plus profit tentu), para korporat bermodal gede itu akan mengurusi kebutuhan mereka sendiri. Salah satu proyek yang kerap dinilai sebagai contoh pertanian korporat adalah proyek pengembangan lahan pertanian di Merauke, yang dikenal dengan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

MIFEE memang proyek massif. Proyek ini bertujuan menjadikan Merauke sebagai lumbung ketahanan pangan Indonesia. Luas areal pertanian yang dicanangkan untuk proyek ini mencapai 1,28 juta hektar. Proyek ini rencananya akan mulai beroperasi pada 2014. Dari data Kementrian Pertanian, saat ini sudah ada 10 perusahaan konglomerat yang masuk ke MIFEE. Empat di antaranya bahkan sudah melakukan uji coba pembibitan.

Empat perusahaan itu antara lain PT Rajawali, Wilmar Internasional, Medco, dan PT Central Cipta Murdaya. Lucunya, tidak semua perusahaan itu adalah perusahaan nasional. Wilmar Internasional misalnya, adalah konglomerat agrobisnis asal Singapura. Perusahaan ini termasuk salah satu raksasa agrobisnis Asia karena memiliki lahan pertanian kelapa sawit yang sangat luas di di Indonesia dan Malaysia.

Di sini lagi-lagi kita dihadapkan pada kenyataan, bahwa ketika Indonesia berusaha mewujudkan visi Indonesia corporate, sudah ada lawan berupa Singapore corporate yang lebih menggurita sekaligus lebih kuat secara modal. Dalam proyek MIFEE, Wilmar rencananya akan membuka lahan tebu sekaligus membangun pabrik gula sebagai bagian untuk mewujudkan misi swasembada gula Indonesia.

Dari segi visi bernegara, MIFEE jelas proyek bagus. Bila proyek itu sukses, Indonesia akan memiliki lumbung-siap-isi yang bisa menjamin ketahanan pangan. Kita tidak perlu lagi mengimpor beras. Dalam jangka panjang, Indonesia bahkan bisa jadi salah satu negara pengekspor beras seperti Thailand atau Vietnam. Tapi pertanian korporat juga punya sisi lemahnya tersendiri, terutama terkait isu hak asasi manusia. Persoalannya, apa lagi kalau bukan land grab?

Land grab

Walau belum beroperasi, proyek MIFEE sudah banyak diprotes, terutama oleh warga lokal. Bahkan film dokumenter yang merekam protes warga lokal pun ada. Judulnya Ironic Survival (2012) karya Deonggat Moiwend. Ini adalah salah satu dari sedikit film karya orang Papua. Di film dokumenter berdurasi cuma 6 menit itu, tergambar seperti apa dampak MIFEE bagi warga lokal. Seorang warga, Alex Mahuze, misalnya bercerita bagaimana MIFEE membabat habis hutan di dekat kampungnyauntuk diubah jadi areal pertanian.

Padahal hutan itu adalah hutan sagu yang juga makanan pokoknya sehari-hari. Tapi sayangnya proyek MIFEE tidak menanam sagu. Yang ditanam adalah padi, tebu, atau kelapa sawit. Karena pohon sagu hilang, Mahuze pun alih profesi dari petani sagu tradisional jadi penggali pasir. Pasir lalu dijual biar ia tetap bisa makan. “Saya juga tidak mengenal itu MIFEE itu yang bagaimana. Kalau ini [pohon] sagu lari ke mana, saya mau makan apa?” katanya. “Kenapa saya gali pasir? Karena mereka sudah habiskan saya punya tempat [hutan] di belakang.” katanya lagi. 

Ironi dari proyek MIFEE ini adalah, untuk mejamin ketahanan pangan mayoritas rakyat Indonesia yang terbiasa makan beras, warga lokal Merauke yang lebih terbiasa mengkonsumsi sagu justru terpinggirkan. Punahnya hutan sagu ini juga salah satu alasan mengapa Wahana Hidup Lingkungan Indonesia (Walhi) menolak proyek MIFEE.

Proyek MIFEE pun sudah jadi isu internasional. Dalam diskusi di Berlin tahun lalu yang diadakan LSM Watch Indonesia! yang juga dihadiri Gatra, Alex Flor, ketua LSM Watch Indonesia! misalnya mengatakan bahwa salah satu isu pokok di Papua adalah land grab. “Pelanggaran terhadap hak atas tanah adat demi pertanian, perkebunan, area sawit, pertambangan, ini fenomena yang terjadi di Papua,” katanya. Namun persoalannya, bisakah pemerintah menyediakan areal seluas 1,28 juta hektar kepada korporat tanpa membabati hutan sagu?

Sisi lain pertanian korporat

Walau pertanian korporat bisa dengan cepat menyelesaikan kendala minimnya lahan pertanian, isu negatif yang mengiringinya memang memprihatinkan. Pengalaman Alex Mahuze yang kehilangan pohon sagu sebagai tanaman pokoknya hanya satu contoh. Bila hendak mencari contoh lain yang lebih ekstrim, maka cukup kembali lagi ke contoh paling awal: yakni proyek penyediaan areal pertanian seluas 3,6 juta hektar oleh pemerintah Etihophia yang justru menyebabkan bencana bagi warga sekitar. Dalam laporan Human Rights Watch itu, banyak contoh “Agus Mahuze-Agus Mahuze” lain yang kehilangan lahan tradisional mereka akibat kedatangan korporat besar.

Pertanyaannya memang, bisakah pertanian korporat diadakan tanpa meminggirkan warga lokal seperti Mahuze? Atau, atas nama kepentingan nasional, haruskah pemerintah memaksa Agus Mahuze yang terbiasa makan sagu dari hutan tradisional itu untuk tetap bekerja sebagai penambang pasir liar (agar dia bisa membeli sagu di pasar) dan... kaget ketika penghasilan sebagai penambang pasir ternyata sangat minim untuk bisa membeli sagu? Kembali ke pertanian rakyat, masih bis.

Mengembalikan petani tradisional sebagai tulang punggung ketahanan pangan sebenarnya solusi paling ideal. Ini berarti kebijakan yang pro-petani, penguatan sentra-sentra pertanian tradisional di Jawa atau Sumatera, serta kredit perbankan yang sangat serius bagi petani tradisional. Vietnam adalah contoh negara yang sukses mengembangkan pertanian rakyat. Meski negara komunis, kesuksesan negara itu dalam soal pertanian rakyat bukan karena rakyat dipaksa menanam padi oleh Partai Komunis, melainkan karena pertanian dijadikan sebagai industri prioritas yang sangat dibantu.

Vietnam misalnya mendirikan Bank Pertanian pada 1990 yang khusus memberikan kredit bagi para petani. Bank itu juga terkenal sangat pro-petani karena bersikap lunak kepada para petani yang terlibat kredit macet, misalnya gagal panen akibat bencana alam. Ini karena gagal panen dilihat sebagai bahaya serius yang bisa “berdampak sistemik” bila tidak dibantu. Jadi bukan cuma kolapsnya suatu bank saja yang bisa dilihat “berdampak sistemik”, gagal panen pun bisa. (Gatra, 16 Mei 2012)

Persoalannya cuma, dengan minimnya areal sawah rakyat, dan banyak petani alih profesi jadi buruh di kota (karena jadi petani seringkali tetap miskin), apakah model pertanian rakyat masih bisa diselamatkan? Apalagi selama ini pemerintah justru terkesan meninggalkan Jawa dan Sumatera sebagai basis areal sawah tradisional. Ide untuk memindahkan proyek MIFEE ke Kalimantan Timur misalnya, justru menunjukkan kalau pemerintah makin mengandalkan pertanian korporat untuk membuka sawah baru dalam jumlah besar. Ataukah Indonesia memang harus makin serius memiih jalur pertanian korporat untuk mengatasi masalah pangan?

Ini memang dilema pelik. Pertanian korporat memang jalur pintas untk mengatasi masalah pangan. Karena itu visi Indonesia corporate dengan membuka lahan pertanian di Myanmar dan Kamboja misalnya,  memang bisa jadi salah satu solusi ketahanan pangan. Inilah jalur yang ditempuh Cina untuk mengatasi masalah pangan mereka. Negara itu menyewa porsi lahan sangat besar dari 3,6 juta hektar lahan yang ditawarkan pemerintah Ethiopia, menanam sampai 1 juta ton padi, lalu mengangkutnya pulang ke Cina. (BBC, 10 Juni 2011)

Tapi ide itu akan butuh waktu beberapa tahun lagi untuk bisa direalisasikan. Selain itu, isu hak asasi manusia dalam pertanian korporat memang kerap jadi masalah. Namun di sisi lain, mayoritas dari 240 juta warga Indonesia kian terbiasa mengkonsumsi beras. Kebutuhan akan beras juga akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk. Apakah kita akan terus mengandalkan impor? Bagaimana bila harga beras di pasar internasional mendadak naik dan pemerintah (karena beban APBN yang berat) akhirnya  terpaksa membuat harga beras jadi gila-gilan?

Mudah-mudahan saja skenario buruk itu tidak terjadi. Tapi sudah banyak pengalaman buruk dari negara-negara yang tidak memiliki basis ketahanan pangan. Mesir misalnya, yang menjadikan gandum sebagai makanan pokok rakyatnya --untuk dibuat roti balady-- justru merupakan pengimpor gandum terbesar nomor dua di dunia, yakni sampai 12 juta metrik ton pert tahun menurut data World Food Programme.

Pada 2008, akibat harga gandum dunia naik, Mesir pun tidak bisa lagi mengimpor gandum dalam jumlah besar seperti biasa. Kalau toh ada, maka harganya sangat tak terjangkau mayoritas warga Mesir. Ini membuat antrean berjam-jam di depan toko roti yang dulu merupakan pemandangan khas komunisme Eropa Timur juga terjadi di Mesir. Kerusuhan akibat krisis roti itu pun meletus, memaksa Prsiden Husni Mubarak mengerahkan tentara untuk mengamankan situasi.

Indonesia tentu tidak ingin pengalaman buruk seperti Mesir pada 2008 bisa terjadi. Sayang opsi-opsi yang tersedia tidak sepenuhnya menentramkan. Ada pertanian rakyat yang terpuruk, sebaliknya ada pertanian korporat yang kerap diiringi isu land grab. Karena itu memang tidak mudah menjawab pertanyaan berikut,  bagaimana menjamin ketahanan pangan nasional Indonesia? (BSI)

URL to Article: https://farmlandgrab.org/post/view/22261

Source: Gatra 
http://www.gatra.com/ekonomi-1/33510-land-grab-dan-dan-ketahanan-pangan-indonesia.html