Food estate Merauke cakup area 480.000 ha
Bisnis Indonesia | 12-08-2010

Food estate Merauke cakup area 480.000 ha

oleh Diena Lestari

JAKARTA: Pemerintah akhirnya menetapkan lahan 480.000 ha dapat dikembangkan investor yang berinvestasi di food estate Merauke, Papua setelah tujuh perusahaan besar menyatakan siap memulai kegiatannya.

Lahan seluas 480.000 hektare tersebut merupakan tahap pertama pengembangan lahan untuk periode 2010-2014. Penetapan luasan lahan ini telah dimasukkan dalam grand design pengembangan pertanian pangan skala luas (food estate) di Merauke, Papua.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan untuk periode pertama ini ditentukan empat kawasan sentra produksi pertanian (KSPP) dengan total luas sekitar 480.000 hektare.

"Penetapan luas lahan di empat KSPP yang ada di wilayah Merauke, Kumbe, Yeinan, dan Bian ini harus dilakukan agar para investor mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi di mana mereka berinvestasi," ujarnya kemarin.

Penetapan KSPP ini dilakukan karena sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua belum menetapkan berapa luasan lahan yang dapat digunakan untuk food estate tersebut.

"Rancangan umum tata ruang [RUTR] Provinsi Papua sampai saat ini ternyata belum disahkan."

Bayu menjelaskan sampai saat ini masih terbuka tiga opsi yang dimintakan keputusannya dari DPRD.

Pertama, dari Bupati Merauke yang meminta luasan lahan food estate mencapai 2,4 juta ha.

Kedua, dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) seluas 1,28 juta hektare, dan opsi ketiga dari DPRD yang menginginkan lahan food estate hanya seluas 550.000 ha.

Menurut Bayu, jika nantinya DPRD telah menetapkan perda mengenai tata ruang yang digunakan untuk food estate, luasan lahan yang ditetapkan pemerintah dalam grand design tidak akan melanggar dari apa yang ditetapkan.

"Karena luasan lahan dalam KSPP tahap I, jauh di bawah tiga opsi yang sedang dibahas DPRD."

Tujuh perusahaan
DIrjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kementerian Pertanian Hilman Manan menambahkan saat ini terdapat tujuh perusahaan besar yang sudah memulai melakukan kegiatan di Merauke yakni Wilmar International, Rajawali, Grup Murdaya Poo, PT Bangun Tjipta Sarana, SInar Mas Grup, dan Grup Artha Graha.

"Ketujuh perusahaan besar itu sudah memulai kegiatannya meski baru pada tahap awal," ujarnya.

Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) juga menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) atau lebih dikenal dengan program food estate.

Menurut Hilman, empat BUMN yang telah meninjau lahan di Merauke dan menyatakan siap berpartisipasi di food estate ini adalah PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan PT Padi Energi Nusantara.

Menteri Pertanian Suswono menyatakan mengenai hak dan kewajiban para pengusaha yang berinvestasi di Merauke telah dicantumkan dalam PP No. 18/2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman. "PP tersebut mengatur lahan maksimal yang bisa dikelola setiap perusahaan yakni seluas 10.000 ha."

Namun, lanjutnya, khusus di wilayah Merauke, pemerintah membolehkan pengelolaan area lebih dari 20.000 ha.

"Area tersebut akan diberikan dengan status hak guna usaha (HGU) selama 35 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama 35 tahun dan 20 tahun."

Terkait kepemilikan modal, menurut Mentan, investor dari luar negeri harus bekerja sama dengan pengusaha dalam negeri dalam bentuk gabungan (joint venture) dengan penguasaan modal asing tidak boleh lebih dari 49%.

Anggota Komisi IV DPR SIswono Yudho Husodo menilai pembatasan kepemilikan modal asing belum cukup menghalangi penguasaan terhadap aset strategis bangsa.

"Semestinya dapat diserahkan lahannya ke petani dan baru undang investor."

Dengan memberikan lahan kepada para petani, menurut Siswono, pemerintah telah mewujudkan program perluasan kepemilikan lahan pertanian bagi keluarga petani, yang saat ini rata-rata kepemilikan lahan petani hanya seluas 0,3 ha.
URL to Article: https://farmlandgrab.org/post/view/20845

Source: Bisnis Indonesia 
http://epaper.bisnis.com/